Aspek Pertimbangan Kawasan Pesisir Perlu Diperhatikan dalam Rencana Tata Ruang Kota Batam

23-09-2022 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI. Foto: Anju/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengharapkan pengaturan tata ruang di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dapat memperhatikan aspek manajemen pesisir yang terintegrasi (Integrated Coastal Management). Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke kota tersebut dalam rangka meninjau pengaturan tata ruang wilayah dalam rangka fungsi pengawasan pengelolaan tata ruang wilayah itu.

 

“Kunjungan kerja kita pada hari ini ke provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di kota Batam. Memang untuk melihat dari dekat, bagaimana kondisi Batam dari aspek pengaturan tata ruangnya, Batam memang sungguh sangat menarik dan Kepulauan Riau secara umumnya, untuk kita lihat bagaimana pengelolaan tata ruang," ujar Syamsurizal saat kunjungan berlangsung, Kamis (22/9/2022). 

 

Syamsurizal menilai Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan tiga Negara yakni Singapura, Malaysia dan Vietnam yang bentangan wilayahnya juga 96 persen merupakan perairan laut. Ia bilang hanya 4 persen saja merupakan wilayah daratan, dari daratan itu hanya 50 persen saja dari 4 persennya itu, merupakan kawasan yang ditinggali oleh manusia dan sisanya adalah memang kawasan hutan.

 

Ia berharap manajemen tata ruang dari aspek integrated coastal management dapat diperhatikan. "Manajemen kawasan-kawasan pesisir, kita ingin lihat, kerjasamanya dengan Kementerian Kelautan dan kerja sama dengan di bawah koordinasi dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi," sambungnya.

 

Legislator Dapil Riau I menyebut bahwa Kepulauan Provinsi Riau yang merupakan kawasan wilayah laut memiliki potensi sangat besar, berharap Komisi II DPR RI kedepannya bisa berkunjung lagi dan bisa mendalami potensi laut di wilayah kawasan Provinsi Kepulauan Riau.

 

"Jadi ini sangat menarik sekali, karena kita meyakini kawasan-kawasan laut itu belum secara optimal dimanfaat kompetensinya, Padahal potensi ini adalah potensi yang sangat besar sekali, Jadi oleh karena itu, ini ke depan, kita ingin datang lagi untuk mendalami bagaimana potensi kelautan yang ada di kawasan Kepulauan Riau ini, bisa kita optimalkan pemanfaatannya, dan daerah ini kita sebut juga dengan daerah provinsi dengan pulau segantang wadah," ucapnya.

 

Dia mengatakan Kepulauan Provinsi Riau memiliki sebaran pulau-pulau yang sangat luas dan mendekati kawasan di luar negeri khususnya di kawasan Vietnam yang menariknya adalah daerah ini mempunyai rencana detail tata ruang yang konflik dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya.

 

"Jadi ada 5 Kabupaten, 2 kota di kota Batam ini, hampir keseluruhnya sudah mempunyai rencana detail tata ruang oleh BPN, dan ini kami ucapkan acuan jempol kepada kawasan provinsi Kepulauan Riau ini, Tambah lagi mereka juga menerapkan kesesuaian kegiatan perencanaan ruang, penataan ruang, ini yang paling menarik sekali. Semua sudah terjadi disini, tinggal lagi bagaimana kehidupan kita me fun kan, kerja sama kita dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk kawasan laut dan dari Kementerian Kelautan," tutup Syamsurizal. (aas/aha) 

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...